Denda Rp100 Juta Bagi Pemudik yang Nekat, DPR: Tidak Ada yang Bisa Bayar

 


Pemerintahah memastikan masyarakat dilarang mudik pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2021 mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Pelarangan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah di masa pandemi Covid-19.

Kemudian dasar hukum dari SE itu adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga, jika masyarakat yang nekat mudik bisa diberikan sanksi sesuai dalam Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 dengan hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bila melanggar aturan mudik ini.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Saleh Pertaonan Daulay menyatakan, agak susah untuk membuat satu aturan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat, terlebih jika diterapkan sanksi atau denda dalam jumlah yang cukup besar.

"Jadi kalau misalnya nanti orang akan didenda 100 juta pertanyaannya adalah jika nanti itu betul-betul ada yang ditangkap seperti itu dan tidak mengikuti itu apakah orang-orang itu betul-betul bisa untuk menaati dan membayar, iya tidak? Karena kalau mereka tidak bisa menaati berarti kan aturan itu dibuat tidak bisa dilaksanakan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/4/2021).

Maka itu, dia menganggap harus ada solusi alternatif dari pada menerapkan aturan denda sebanyak Rp 100 juta.

"Rp100 juta itu kan bukan sedikit itu, tidak ada yang bisa bayar juga. Ah nanti takutnya pada mudik semua ya kan, terus disuruh bayar semua, pada gak punya duit semua ya akhirnya ya ini kan gak bisa dihukum semua," kata Saleh.

Dia menuturkan, solusi alternatif yang bisa diterapkan pemerintah dan instansi terkait adalah dengan melakukan pengawasan ketat di perbatasan kota dengan cara melakukan razia oleh aparat kepolisian.

Lebih lanjut Saleh memandang denda Rp100 juta itu rasanya agak sulit dalam implementasi. Menurut dia, aturan itu boleh dibilang tepat dari sisi ketegasan. Tapi sepertinya sulit diimplementasikan dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang akibat dampak pandemi Covid-19.

"Kalau tidak bisa ya berarti kan harus cari cara alternatif lain, lebih bagus tadi dibuat aparatur yang betul-betul ketat menjaga di pintu-pintu keluar ke seluruh kota-kota, kita kan punya polisi. Nah dari situ kelihatan kalau ada orang ingin pulang ya suruh balik lagi. Nah kalau sudah disuruh pulang masih ngotot lagi, ah ngotot juga, ah itu boleh dihukum apa gitu terserah," tandasnya.